Informasi Paket
Kode Paket 1046702
Nama Paket Bantuan Meteran Listrik Mendukung IKM di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Barat Paket Batal
Alasan Pembatalan Nilai hps tidak sesuai pagu paket
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
32332690 Bantuan Meteran Listrik Mendukung IKM di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Barat APBD
Tanggal Pembuatan 3 Juli 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kab. Alor
Satuan Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Alor
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 86.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 2.220.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Barat - Alor (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Sertifikat Badan Usaha SBU instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik/Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Peserta Non Tender 0 peserta