Informasi Paket
Kode Paket 9431065
Nama Paket Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Program Pendaftaran Tanah dan Ruang Kegiatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat MAK. 6416.QAA.U05.052.053.054.521811 Layanan SHAT PTSL ASN KATEGORI 5 Paket Ulang
Alasan di ulang
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
34753866 ATK APBN
34753866 ATK APBN
34753866 ATK APBN
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 28 Juni 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2022    APBN 2022    APBN 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 872.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 159.285.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Jl. Sunan Drajat No 2 - Cirebon (Kab.)
  • Jl. Sunan Drajat No 2 - Cirebon (Kab.)
  • Jl. Sunan Drajat No 2 - Cirebon (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIB atau SIUP KBLI - G46421 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
2 tahun sebelumnya
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak
Peserta Non Tender 1 peserta