Informasi Paket
Kode Paket 9478065
Nama Paket Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Program Layanan Sarana dan Prasarana Internal MAK. 5527.EBB.951.051.052.532111 Layanan Sarana Internal
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
36380281 Pengadaan Stand Bracket APBN
36380281 Pengadaan Stand Bracket APBN
36380281 Pengadaan Stand Bracket APBN
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 12 Agustus 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2022    APBN 2022    APBN 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 113.536.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 113.519.700,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • sesuai dengan KAK - Cirebon (Kab.)
  • sesuai dengan KAK - Cirebon (Kab.)
  • sesuai dengan KAK - Cirebon (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Bidang UsahaSub Bidang UsahaKlasifikasiSub Klasifikasi KBLI - G46511 | PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
2 tahun sebelumnya
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak
Peserta Non Tender 1 peserta