Kode Paket 6033086
Nama Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Kepiting Bakau Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan lkan di Laut
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
37202516 Pengadaan Benih Kepiting Bakau APBD
37202554 Pengadaan Crab Box APBD
37202585 Pengadaan Pakan Rucah APBD
37202400 Pengadaan Bambu APBDP
37202655 Pengadaan Pipa APBD
37367752 Pengadaan Bambu APBD
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 4 November 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi Bangka Belitung
Satuan Kerja DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2022    APBD 2022    APBD 2022    APBD 2022    APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 40.581.200,00 Nilai HPS Paket Rp. 40.581.200,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Pokdakan Kab Belitung - Belitung (Kab.)
  • Kabupaten Belitung - Belitung (Kab.)
  • Pokdakan Kab Belitung - Belitung (Kab.)
  • Pokdakan Kab Belitung - Belitung (Kab.)
  • Kabupaten Belitung - Belitung (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIB Pembenihan Ikan di Laut atau Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Atas Dasar Balas jasa (fee) atau Kontrak
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Peserta Non Tender 1 peserta