Informasi Paket
Kode Paket 10044247000
Nama Paket Tenaga Ahli Senior Kebijakan Publik Kegiatan Pelaksanaan Teknis Operasional, Substantif dan Administratif Satu Data Indonesia Tindak lanjut Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
54950605 Tenaga Ahli Senior Kebijakan Publik Kegiatan Pelaksanaan Teknis Operasional, Substantif dan Administratif Satu Data Indonesia APBN
Uraian Singkat Pekerjaan  Uraian Pekerjaan TA Senior Kebijakan Publik 2025.pdf
Tanggal Pembuatan 13 Januari 2025
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Satuan Kerja KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2025   
Nilai Pagu Paket Rp. 178.200.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 178.200.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Gd. madiun Lt. 6 Bappenas, jalan Taman Suropati No. 2 Menteng - Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Jenjang Pendidikan
Tingkat Pendidikan Keahlian/Spesifikasi Pengalaman Kemampuan Manajerial
Pendidikan Strata 1 (S-1) dalam konsentrasi studi Ilmu Politik/Kebijakan Publik (dibuktikan dengan Ijazah); Sesuai KAK Memiliki pengalaman kerja professional minimal 5 tahun di sektor pemerintahan terkait dengan hukum, regulasi, kebijakan publik dan/atau penyusunan/perumusan Peraturan Perundang-Undangan pada instansi Kementerian/Pemerintah Daerah/NGO/Sektor Swasta (dibuktikan dengan kontrak atau dokumen referensi dari kantor/pimpinan sebelumnya); b. Memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik mengenai ketentuan alur kerja, koordinasi, dan tata naskah dinas penyusunan regulasi di tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota/Kabupaten (dibuktikan dengan kontrak atau dokumen referensi dari kantor/pimpinan sebelumnya); c. Memiliki pemahaman dan pengalaman dalam melakukan analisis hukum dan kebijakan publik dalam mendukung kebijakan pemerintah di tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota/Kabupaten (dibuktikan dengan kontrak atau dokumen laporan hasil pekerjaan sejenis); d. Memiliki Memiliki Sertifikasi Pelatihan Metodologi Foresight (dibuktikan dengan dokumen atau sertifikat atau dokumen pendukung); e. Mempunyai pengalaman, familiar dan mengerti karakter bekerja di lingkungan pemerintahan di Indonesia, serta di lingkungan swasta dan lembaga internasional; 4. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran; Sesuai KAK
Peserta Non Tender 1 peserta