Informasi Paket
Kode Paket 10867517000
Nama Paket Pengadaan Konsultan Individu untuk Penyusunan Naskah Analisis Kebijakan Penguatan Tata Kelola Pemilu dan Transformasi Digital dalam Menghadapi Ancaman Disinformasi di era Artificial Intelligence (AI) Menjelang Pemilu 2029
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
67129805 Pengadaan Konsultan Individu untuk Penyusunan Naskah Analisis Kebijakan Penguatan Tata Kelola Pemilu dan Transformasi Digital dalam Menghadapi Ancaman Disinformasi di era Artificial Intelligence (AI) Menjelang Pemilu 2029 APBN
Uraian Singkat Pekerjaan  208 Uraian Singkat Pekerjaan.docx.pdf
Tanggal Pembuatan 13 Mei 2026
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Satuan Kerja KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2026   
Nilai Pagu Paket Rp. 100.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 100.000.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Jalan Rasuna Said Kav. B.2 Karet kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - Jakarta Selatan (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Pekerjaan sejenis dalam bidang analisis kebijakan, riset kebijakan, tata kelola pemilu, Artificial Intelligence, atau bidang lain yang relevan ; dan
b) Memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
Jenjang Pendidikan
Tingkat Pendidikan Keahlian/Spesifikasi Pengalaman Kemampuan Manajerial
S2 kebijakan publik, digital policy, hukum tata negara, ilmu hukum, teknologi informasi, atau bidang terkait lainnya pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun e) Memiliki pengalaman dalam menyusun naskah analisis kebijakan, policy brief, policy paper, laporan penelitian, atau dokumen kajian sejenis yang dibuktikan dengan kontrak kerja, surat tugas, dan/atau portofolio
Peserta Non Tender 1 peserta