Informasi Paket
Kode Paket 10806182000
Nama Paket Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Pelabuhan Tanjung Perak Repeat Order
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
66477688 Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Pelabuhan Tanjung Perak APBN
Uraian Singkat Pekerjaan  10. Uraian Singkat Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Pelabuhan Tanjung Perak.pdf
Tanggal Pembuatan 16 Maret 2026
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Perhubungan
Satuan Kerja SATUAN KERJA DIREKTORAT PRASARANA INTEGRASI TRANSPORTASI ANTARMODA
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2026   
Nilai Pagu Paket Rp. 800.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 798.002.310,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda - Jakarta Pusat (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SIUJK Jasa Konsultansi atau NIB KBLI 70202 Bidang Usaha Kegiatan Konsultansi Transportasi atau KBLI 70209 Bidang Usaha Kegiatan Konsultansi Manajemen Lainnya yang masih berlaku
Sertifikat Badan Usaha SBU Kualifikasi Usaha Kecil Non Kecil KecilMenengahBesar serta disyaratkan sub bidang klasifikasi layanan SBU Bidang usaha Transportasi, Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi 1.02.01 atau Sub Bidang Transportasi lainnya 1.02.99 yang masih berlaku
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak SPT Tahun 2023.
Peserta Non Tender 1 peserta