Kode Paket 22401252
Nama Paket Pekerjaan Pemeliharaan Toilet Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun Anggaran 2023 Paket Batal
Alasan Pembatalan - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan - Peserta masih tidak terundang pada aplikasi lpse setelah dilakukan 2 kali perpanjangan waktu
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
37628171 Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 APBN
Uraian Singkat Pekerjaan  SPESIFIKASI TEKNIS.pdf
Tanggal Pembuatan 7 Februari 2023
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Satuan Kerja 29 KANWIL BANTEN SETJEN
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2023   
Nilai Pagu Paket Rp. 408.900.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 186.012.456,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Jl KH Samun No 44D Serang - Serang (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIB KBLI yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SP016 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak Terakhir [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Peserta Non Tender 0 peserta