Informasi Paket
Kode Paket 10850670000
Nama Paket Jasa Konsultansi Kajian Hukum atas Optimalisasi Regulasi Eksisting Telekomunikasi (Open Access, SKKL, Roaming Nasional, Penomoran, Ditstrike Paket Gagal
Alasan Pembatalan - Negosiasi biaya tidak tercapai
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
67002655 Jasa Konsultansi Kajian Hukum atas Optimalisasi Regulasi Eksisting Telekomunikasi (Open Access, SKKL, Roaming Nasional, Penomoran, Ditstrike APBN
Uraian Singkat Pekerjaan  10. USP Jaskon Kajian Hukum Optimalisasi Reg Eksisting Telko.pdf
Tanggal Pembuatan 30 April 2026
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Komunikasi dan Digital
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2026   
Nilai Pagu Paket Rp. 99.900.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 99.900.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Lt.8 - Jakarta Pusat (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Pekerjaan sejenis 1 ; dan
b) Memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
Jenjang Pendidikan
Tingkat Pendidikan Keahlian/Spesifikasi Pengalaman Kemampuan Manajerial
S2 di bidang Ilmu Hukum, diutamakan Hukum Administrasi Negara, Hukum Telekomunikasi, atau Hukum Bisnis Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi isu hukum, potensi tumpang tindih regulasi, serta kekosongan hukum; Mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis kajian hukum secara sistematis dan implementatif; Memiliki kemampuan analisis, komunikasi, dan penulisan laporan yang baik. Pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang analisis hukum, penyusunan regulasi, atau kajian kebijakan publik; Pengalaman dalam melakukan kajian peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi, dan/atau evaluasi kebijakan Mampu memberikan masukan dan menyusun rencana strategis kebijakan infrastruktur digital
Peserta Non Tender 1 peserta