Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.

Memiliki KantorCabangPerwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili setempat sesuai KabupatenKota Pengadilan Negeri atau memiliki Surat Keputusan Kantor Cabang bagi yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Kota Pengadilan Negeri Yogyakarta

Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum

Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di setiap ruang sidang

Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga.

Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan SPT Tahun terakhir SPT tahun 2024

Membuat surat pernyataan Surat Pernyataan Peserta yang berisi Peserta bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah Tidak sedang menjalani sanksi pidana Tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Badan usaha yang diwakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi.

Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Memperoleh paling sedikit 1 satu pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi sejenis dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan melampirkan Dokumen KontrakSPKMOU.

Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.

Memiliki kemampuan menyediakan fasilitasperalatanperlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor.

Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum danatau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat danatau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.

Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta selama tahun anggaran 2026 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Telah terakreditasi oleh kemenkumham RI SK Menteri Hukum dan HAM sebagai pemberi bantuan hukum periode 2025-2027.

Bersedia mengikuti Tes Kompetensi