Informasi Paket
Kode Paket 13108212
Nama Paket Pupuk NPK Untuk Provinsi Maluku Utara
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
29808823 Pupuk NPK Untuk Provinsi Maluku Utara APBN
29808823 Pupuk NPK Untuk Provinsi Maluku Utara APBN
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 10 Agustus 2021
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Pertanian
Satuan Kerja BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN BBP2TP AMBON
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2021    APBN 2021   
Nilai Pagu Paket Rp. 50.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 50.000.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Halmahera Utara - Halmahera Utara (Kab.)
  • Halmahera Tengah - Halmahera Tengah (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SIUP klasifikasi kecil dan bidang yang sesuai
SITU Atau Domisili yang masih berlaku
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Peserta Non Tender 1 peserta