Kode Paket 10826776000
Nama Paket PENGADAAN KONSULTAN PENGAWAS STRUKTUR RUSUN KOMPI BATALYON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA SULTENG SBSN T.A.2026 Paket Batal
Alasan Pembatalan Jenis Pengadaan harusnya Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi bukan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi sehingga kami akan revisi dan dilakukan batal
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
61886152 PENGADAAN KONSULTAN PENGAWAS STRUKTURAL RUSUN KOMPI BATALYON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA SULTENG SBSN T.A.2026 APBN
Uraian Singkat Pekerjaan  2.3. URAIAN SINGKAT JASA KONSULTAN PENGAWAS STRUKTUR SULTENG 2026 fix.pdf
Tanggal Pembuatan 13 April 2026
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kepolisian Negara Republik Indonesia
Satuan Kerja SATBRIMOB POLDA SULTENG
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2026   
Nilai Pagu Paket Rp. 100.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 99.979.920,00
Jenis Kontrak Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • MAKO BRIMOB JLN TRANS SULAWESI KM 13 PALU UTARA - Palu (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SBU RK 001,AR 001
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Peserta Non Tender 1 peserta