Informasi Paket
Kode Paket 10824187000
Nama Paket Pengadaan Tenaga Ahli Hukum Administrasi Negara Paket Ulang
Alasan di ulang -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
66849470 Pengadaan Tenaga Ahli Hukum Administrasi Negara APBN
Uraian Singkat Pekerjaan  Uraian Singkat PL Hukum Administrasi Negara.pdf
Tanggal Pembuatan 10 April 2026
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum
Satuan Kerja 694437/PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2026   
Nilai Pagu Paket Rp. 96.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 96.000.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • KOTA JAKARTA SELATAN - Jakarta Selatan (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Jenjang Pendidikan
Tingkat Pendidikan Keahlian/Spesifikasi Pengalaman Kemampuan Manajerial
S1 di bidang Hukum 5 tahun dalam penyusunan kajian hukum, kelembagaan, dan pengadaan, Terdaftar dalam PERADI yang dibuktikan dengan kepemilikan atas kartu PERADI yang masih berlaku. 5 1. Menyusun tinjauan aspek regulasi yang dilakukan dengan melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan identifikasi risiko hukum dan strategi mitigasi risiko. 2. Menyusun tinjauan kesesuaian pembangunan PLTA dan PLTS Terapung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Daerah, Rencana Strategis Sektor, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3. Melakukan kajian penentuan PJPK ditinjau dari regulasi terkait dengan sektor, regulasi yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja pemerintah, atau instrumen regulasi lainnya yang terkait. 4. Menyusun Rancangan MoU yang komprehensif dan sesuai regulasi. 5. Menyusun Rancangan Produk Hukum tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Gabungan. 6. Menyusun rekomendasi kerangka hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proyek melalui skema KPBU. 7. Menyusun laporan kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Gabungan TA. 2026.
Peserta Non Tender 1 peserta