Kode Paket 10818688000
Nama Paket Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi (Paket 27) (Afirmasi Tambahan Kepulauan Nias) Repeat Order
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
66677610 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi (Paket 27) (Afirmasi Tambahan Kepulauan Nias) APBD
Uraian Singkat Pekerjaan  Uraian Singkat 27.pdf
Tanggal Pembuatan 7 April 2026
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi Sumatera Utara
Satuan Kerja Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2026   
Nilai Pagu Paket Rp. 1.250.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 1.246.280.916,00
Jenis Kontrak Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • Ruas Duria-Lolowau, Ruas Lolowau-Siwalawa II - Nias Selatan (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
ijin Usaha memiliki perizinan usaha bidang jasa konstruksi yang sah dan masih berlaku
SBU Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan - Klasifikasi Pengawasan Rekayasa berupa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE 202 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK 003 KBLI 71102
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Peserta Non Tender 1 peserta