Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Memiliki perizinan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach OSS-RBA sebagai berikut a. Nomor Induk Berusaha NIB dengan kode KBLI 2020 41016 dan b. Sertifikat Standar, dengan ketentuan sebagai berikut 1 Sertifikat Standar yang telah terverifikasi dengan kode KBLI 2020 41016 Atau 2 Sertifikat Standar dengan status sedang menunggu verifikasi persyaratan dengan kode KBLI 2020 41016 dalam hal Peserta yang telah memiliki NIB dan SBU yang berlaku namun sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan Sertifikat Standar sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha dengan sub bidang klasifikasilayanan a. SBU yang diterbitkan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08PRTM2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19PRTM2014 BG007 - JASA PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN PENDIDIKAN Kualifikasi Usaha Kecil atau b. SBU yang diterbitkan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi BG006 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN Kualifikasi Usaha Kecil